Karesidenan.com – Jawa Timur bersiap untuk menyambut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan sejumlah inovasi yang menjanjikan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa proses pendaftaran untuk SMA dan SMK Negeri di wilayah ini akan berlangsung tanpa antrean, berkat sistem verifikasi data yang terjadwal.
Pada konferensi pers yang digelar di Surabaya, Khofifah menjelaskan, “Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antreannya cukup teratur dan kapasitasnya yang disiapkan cukup. Sehingga tidak ada antrean seperti tahun lalu yang saya dengar ada yang subuh-subuh sudah mulai datang ke sekolah. Tapi kali ini, waktunya cukup panjang.” Dinas Pendidikan Jawa Timur juga berupaya untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan murid baru.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa semua sekolah di Jawa Timur diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami wajib melaksanakan seluruh ketentuan sesuai Surat Edaran KPK. Seluruh sekolah harus menjaga integritas, tidak boleh ada pungutan liar, termasuk yang melibatkan operator maupun seluruh sistem dalam pelaksanaan SPMB,” tegas Aries.
Aries menyatakan bahwa seluruh sistem yang digunakan dalam pendaftaran SPMB 2026 akan berbasis daring. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran serta memastikan proses penerimaan murid berlangsung secara terbuka dan transparan. Dengan adanya sistem daring, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya proses penerimaan murid baru yang diharapkan berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap seluruh satuan pendidikan menjalankan instruksi yang telah diterbitkan serta memegang teguh komitmen yang tertuang dalam pakta integritas. Pakta integritas sudah diucapkan. Artinya, seluruh pihak harus berkomitmen menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan,” tambahnya.
Dalam upaya menjaga integritas dalam pelaksanaan SPMB, Dindik Jatim juga telah menyiapkan kuota verifikasi sebanyak 200 siswa per hari untuk setiap sekolah. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran pendaftaran tanpa adanya penumpukan. Selain itu, pihak Dindik juga tidak segan-segan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan, seperti yang telah dilakukan pada tahun lalu.
Aries juga menjelaskan bahwa Dindik Jatim telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyimpangan dalam penerimaan murid baru selama beberapa tahun terakhir. “Kami bahkan memberikan sanksi kepada pihak yang menjalankan proses tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan SPMB 2026 di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tanpa praktik pungutan liar, sehingga seluruh calon siswa mendapatkan kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
