Karesidenan.com – Di tengah krisis bahan bakar yang melanda berbagai daerah, warga terpaksa menginap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mendapatkan sedikit pasokan bahan bakar. Fenomena ini terlihat jelas di La Paz, Bolivia, di mana warga harus mengantre semalaman akibat blokade jalan yang mengganggu distribusi energi dan pangan. Antrean kendaraan yang mengular menjadi pemandangan yang tak asing lagi, dan banyak yang rela berkorban waktu demi beberapa liter bahan bakar untuk kebutuhan harian mereka.
Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana praktik mafia bahan bakar subsidi semakin merajalela. Di sejumlah SPBU, pelangsir yang membawa puluhan jeriken terlihat bebas antre tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang. Kenaikan harga minyak dunia, yang disebabkan ketegangan politik di Timur Tengah, dimanfaatkan oleh pelaku mafia untuk meraup keuntungan besar, sementara masyarakat kecil harus merasakan dampak negatif dari kelangkaan ini.
Nasir, seorang sopir truk yang antre di salah satu SPBU, mengungkapkan, “Kalau di sini sudah lumrah, truk-truk antre berjam-jam tapi yang dilayani justru pelangsir BBM yang bawa puluhan jeriken.” Praktik ini tidak luput dari perhatian aparat hukum, yang telah menangkap salah satu pelangsir kelas kakap berinisial SK. Ia tertangkap tangan saat membawa 46 jeriken berisi BBM subsidi dan dijual kembali dengan keuntungan yang besar.
Sementara itu, di Bali, Dewan Komisaris Pertamina melakukan kunjungan ke beberapa SPBU untuk memastikan layanan dan pasokan BBM tetap optimal. KunSungai di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur dan SPBU lainnya, mereka mengecek kualitas pelayanan dan fasilitas guna menjaga keandalan pasokan energi, khususnya di daerah yang menjadi tujuan wisata utama Indonesia.
Masalah lain juga muncul di Batam, di mana kelangkaan bahan bakar subsidi semakin parah. Antrean kendaraan yang mengular mencapai ratusan meter di beberapa SPBU, dan banyak warga yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar. Selama pemeriksaan mendadak oleh Wakil Wali Kota Batam, terungkap bahwa kuota bahan bakar subsidi untuk kota tersebut hampir habis, meninggalkan hanya sisa dua persen dari total alokasi.
“Kami meminta Pertamina untuk menyikapi masalah ini dan membagi alokasi BBM dari wilayah lain yang tidak terlalu membutuhkan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam. Pihaknya berharap agar langkah ini dapat mengatasi kelangkaan yang terjadi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap bahan bakar.
Dalam kondisi yang tidak menentu ini, masyarakat di berbagai daerah berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bahan bakar dan memberantas praktik mafia BBM yang merugikan. Tanpa tindakan yang efektif, krisis ini akan terus berdampak pada kehidupan sehari-hari dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.







